Terungkap: Alasan Epic Games Kena Denda Miliaran di Belanda

Epic Games, raksasa industri video game yang terkenal dengan game Fortnite mereka, baru-baru ini mendapat sorotan dari Otoritas Konsumen dan Pasar Belanda (ACM). Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, ACM telah mengenakan denda sebesar 1,125 juta Euro kepada Epic Games, yang jika dikonversikan ke mata uang lokal, berjumlah sekitar 19 miliar Rupiah. Denda ini diberikan sebagai respons terhadap praktik bisnis Epic Games yang dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan, khususnya yang berkaitan dengan target pasar anak-anak dalam game Fortnite.

ACM menyoroti bahwa Epic Games menggunakan strategi pemasaran yang agresif dan menyesatkan, yang secara langsung menargetkan anak-anak dengan iklan in-game yang memaksa. Salah satu contoh yang diberikan oleh ACM adalah penggunaan frasa "beli sekarang" atau "dapatkan sekarang" yang sering muncul dalam iklan, yang menurut ACM, merupakan ajakan langsung kepada anak-anak untuk melakukan pembelian impulsif. Selain itu, ACM juga menunjukkan penggunaan timer mundur dalam Item Shop Fortnite, yang menciptakan ilusi kebutuhan mendesak untuk membeli, meskipun kenyataannya produk tersebut masih akan tersedia setelah waktu yang ditunjukkan oleh timer tersebut.

Kedua taktik pemasaran ini, menurut ACM, merupakan bentuk eksploitasi terhadap kecenderungan anak-anak untuk bereaksi terhadap insentif dan tekanan waktu. Dengan demikian, Epic Games dianggap telah melanggar peraturan perlindungan konsumen yang ada di Belanda, yang dirancang untuk melindungi kelompok yang rentan, seperti anak-anak, dari praktik bisnis yang tidak etis.

Sebagai tanggapan atas denda yang diberikan, Epic Games diharuskan untuk membuat perubahan signifikan pada praktik bisnis mereka. Mereka harus menghapus metode penjualan yang dianggap tidak adil dan menyesatkan dari game Fortnite mereka sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh ACM, yaitu tanggal 10 Juni 2024. Jika Epic Games gagal mematuhi peraturan ini, mereka mungkin akan menghadapi sanksi lebih lanjut, yang bisa berupa denda tambahan atau tindakan hukum lainnya.

Kasus ini menjadi peringatan bagi industri video game secara keseluruhan tentang pentingnya menjalankan praktik bisnis yang etis dan transparan, terutama ketika menyangkut kelompok konsumen yang rentan. Ini juga menunjukkan komitmen otoritas pengatur di berbagai negara untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar bertanggung jawab atas tindakan mereka.