Aplikasi perpesanan populer WhatsApp kini resmi tidak dapat diakses di Rusia. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat di negara itu tidak lagi bisa menggunakan layanan milik Meta untuk berkomunikasi seperti biasa.
Langkah pemblokiran ini dilakukan otoritas Rusia dengan alasan dugaan pelanggaran terhadap regulasi nasional. Pemerintah menilai platform tersebut tidak memenuhi kewajiban hukum yang berlaku di dalam negeri, khususnya terkait aturan pengelolaan dan penyimpanan data.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Rusia mengimbau warga untuk beralih ke layanan alternatif yang dikembangkan atau didukung negara.
Salah satu aplikasi yang direkomendasikan adalah MAX, sebuah platform multifungsi yang tidak hanya menyediakan layanan perpesanan, tetapi juga terintegrasi dengan layanan administrasi publik hingga sistem pembayaran digital.
Meski diklaim sebagai langkah penegakan hukum, keputusan pemblokiran tersebut menuai kritik. Sejumlah pihak menilai kebijakan itu berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi, terutama di tengah situasi geopolitik yang masih memanas antara Rusia dan Ukraina.
Sorotan juga tertuju pada aplikasi MAX yang direkomendasikan pemerintah. Platform tersebut secara terbuka menyatakan dapat menyerahkan data pengguna kepada otoritas apabila diminta secara resmi. Kebijakan ini memicu kekhawatiran terkait perlindungan privasi dan keamanan komunikasi masyarakat.
Berbeda dengan WhatsApp yang menerapkan sistem enkripsi end-to-end untuk menjaga kerahasiaan pesan, MAX disebut tidak menggunakan mekanisme perlindungan serupa. Artinya, isi percakapan berpotensi lebih mudah diawasi oleh pihak berwenang.
Di sisi lain, perwakilan WhatsApp menyampaikan bahwa perusahaan tengah melakukan berbagai langkah yang memungkinkan agar pengguna di Rusia tetap dapat terhubung dan mengakses layanan mereka.
Seorang juru bicara WhatsApp menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap layanan komunikasi pribadi dapat berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menyebut, membatasi lebih dari 100 juta orang dari akses komunikasi yang aman justru berisiko menurunkan tingkat keamanan publik secara keseluruhan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada media internasional, termasuk Al Jazeera pada Jumat (13/02).
Hubungan antara WhatsApp dan pemerintah Rusia sendiri memang telah memanas sejak 2025. Otoritas setempat sebelumnya mulai membatasi sejumlah fitur panggilan dalam aplikasi tersebut. Pemerintah menuding platform asal Amerika Serikat itu tidak kooperatif dalam memberikan data yang diminta aparat penegak hukum, khususnya terkait penyelidikan kasus penipuan dan dugaan terorisme.
Kebijakan ini turut menuai sorotan dari kelompok hak asasi manusia. Organisasi seperti Amnesty International menilai pembatasan terhadap aplikasi perpesanan merupakan langkah yang memperlihatkan peningkatan kontrol negara terhadap ruang digital. Sebelumnya, Amnesty juga mengkritik kebijakan Kremlin yang terus memperketat pengawasan terhadap platform seperti Telegram.
