Valve Kembali Hadapi Gugatan Hukum di New York, Sorotan Tertuju pada Loot Box CS dan Dota 2

Otoritas hukum Negara Bagian New York tengah menyiapkan langkah hukum terhadap Valve. Jaksa Agung New York, Letitia James, mengumumkan rencana gugatan dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut memfasilitasi praktik perjudian ilegal melalui sistem loot box yang tersedia di Counter-Strike 2 dan Dota 2.

Dalam pernyataannya, pihak kejaksaan menilai mekanisme tersebut memungkinkan baik anak-anak maupun orang dewasa untuk terlibat dalam aktivitas yang dinilai menyerupai perjudian digital. Tuduhan ini kembali memicu perdebatan panjang soal sistem monetisasi berbasis item acak dalam industri game.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis bersamaan dengan dokumen gugatan setebal 52 halaman, Letitia James menegaskan bahwa praktik perjudian ilegal dapat menimbulkan dampak serius, termasuk risiko kecanduan, terutama bagi kalangan anak muda. 

Ia menuduh Valve meraup keuntungan miliaran dolar dengan membiarkan sistem yang dinilai menyerupai perjudian tersebut diakses oleh anak-anak maupun orang dewasa, demi peluang mendapatkan item virtual bernilai tinggi.

Menurutnya, fitur semacam ini bukan hanya bersifat adiktif dan merugikan, tetapi juga melanggar hukum. Kantornya pun menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan dugaan praktik ilegal tersebut serta memberikan perlindungan kepada warga New York.

Penanganan perkara ini akan melibatkan sejumlah pejabat senior di lingkungan kejaksaan, termasuk asisten jaksa agung Marc Montgomery dan Alexandra Hiatt, penasihat penegakan hukum senior Jordan Adler, Kepala Biro Internet dan Teknologi Kim Berger, serta wakil kepala biro Clark Russell.

Pernyataan resmi tersebut juga menyoroti perkembangan ekosistem loot box yang disebut mengalami lonjakan nilai signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas menekankan bahwa item yang diperoleh dari pembukaan loot box pada dasarnya bersifat kosmetik, seperti topi untuk karakter atau skin senjata dengan desain artistik.

Namun, mekanisme distribusinya disebut serupa dengan mesin slot, di mana hadiah ditentukan secara acak berdasarkan probabilitas yang diatur oleh penyelenggara—dalam hal ini Valve. Perusahaan itu dituduh secara sengaja membuat sebagian item jauh lebih sulit diperoleh dibanding lainnya, sehingga kelangkaan tersebut mendorong kenaikan harga di pasar.

Meski tidak memberikan keunggulan gameplay, sejumlah item virtual tersebut bisa memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Beberapa skin langka bahkan dilaporkan terjual hingga ribuan dolar di pasar daring.

Lebih lanjut, dokumen gugatan menyebut bahwa nilai pasar skin Counter-Strike meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menarik perhatian spekulan dan investor yang melihat item digital tersebut sebagai aset berpotensi menguntungkan. Pada Maret 2025, nilai pasar skin Counter-Strike dilaporkan telah melampaui 4,3 miliar dolar AS.

Dalam dokumen yang diajukan, Negara Bagian New York juga memaparkan sejumlah tuntutan sebagai bentuk penyelesaian yang diharapkan dari gugatan ini.

Dalam dokumen gugatan tersebut, Negara Bagian New York mengajukan sejumlah tuntutan hukum terhadap Valve. Otoritas meminta pengadilan untuk secara permanen melarang perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Negara Bagian New York, termasuk ketentuan dalam Executive Law § 63(12) serta Penal Law §§ 225.05 dan 225.10 yang berkaitan dengan praktik perjudian ilegal.

Selain itu, Valve juga diminta untuk menyerahkan laporan rinci mengenai total kerugian finansial yang dialami konsumen di New York akibat dugaan praktik ilegal tersebut. Negara bagian turut menuntut agar perusahaan memberikan pengembalian dana secara penuh kepada konsumen, termasuk membayar ganti rugi atas dampak langsung maupun tidak langsung, beserta bunga sebelum putusan (pre-judgment interest) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gugatan tersebut juga meminta agar Valve menyerahkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari praktik yang dipermasalahkan. Tidak hanya itu, pengadilan diminta menjatuhkan denda sebesar tiga kali lipat dari total keuntungan yang diduga diperoleh melalui praktik ilegal tersebut, sebagaimana diatur dalam Penal Law § 80.10.

Sebagai tambahan, pihak penggugat mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan bentuk pemulihan hukum lain yang dianggap perlu untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi, termasuk pembebanan biaya perkara sebesar 2.000 dolar AS sesuai CPLR § 8303(a)(6), serta bentuk putusan lain yang dinilai adil dan layak oleh pengadilan.