Otoritas Keamanan AS Ajukan Ratusan Permintaan Hukum Demi Identifikasi Akun Anti-ICE

United States Department of Homeland Security dilaporkan semakin menekan perusahaan teknologi untuk mengungkap identitas pemilik akun media sosial yang kerap mengkritik kebijakan U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Informasi ini pertama kali diangkat oleh The New York Times dalam laporan terbarunya.

Sejumlah media lain juga menyoroti pola serupa. Bloomberg menyebutkan setidaknya lima kasus di mana DHS berupaya melacak identitas pemilik akun anonim di Instagram. Dalam beberapa kasus tersebut, upaya hukum itu akhirnya dibatalkan setelah para pemilik akun menggugat pemerintah.

Sementara itu, laporan dari The Washington Post mengungkap meningkatnya penggunaan subpoena administratif oleh DHS. Jenis surat panggilan ini tidak memerlukan persetujuan hakim, sehingga memicu kekhawatiran karena dapat digunakan langsung untuk menargetkan warga Amerika tanpa proses pengadilan terlebih dahulu.

Laporan terbaru dari The New York Times menyebutkan bahwa praktik yang sebelumnya jarang digunakan kini justru semakin sering diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Departemen tersebut dikabarkan telah mengirim ratusan subpoena administratif kepada sejumlah raksasa teknologi seperti Google, Reddit, Discord, dan Meta Platforms.

Surat panggilan itu disebut-sebut menargetkan akun-akun anonim yang tidak mencantumkan nama asli, terutama yang secara terbuka mengkritik kebijakan ICE atau membagikan informasi terkait lokasi agen ICE di lapangan.

Dalam beberapa kasus, perusahaan teknologi tersebut dilaporkan memenuhi permintaan pemerintah. Google, misalnya, menyatakan bahwa mereka berupaya memberi tahu pengguna ketika menerima subpoena semacam ini, sejauh diizinkan secara hukum. Perusahaan juga menegaskan akan menolak atau menantang permintaan yang dianggap terlalu luas atau tidak proporsional.